KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik

Berikut ini adalah arsip berkas KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik. Download file dalam format .pdf.

KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik
KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik

KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi lampiran KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beban kerja guru secara eksplisit telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Pera tu ran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, namun demikian masih diperlukan penjelasan tentang rincian penghitungan beban kerja guru dengan mempertimbangkan beberapa tugas guru di Madrasah selain tugas utamanya sebagai pendidik. 

Guru profesional menjadi piranti niscaya dalam melahirkan anak-anak bangsa yang berilmu, cakap, berakhlak serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Guru adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komponen pendidikan lainnya yaitu peserta didik, kurikulum, fasilitas dan sarana prasarana, serta manajemen. Terkait dengan beban kerja guru sebagai instrumen niscaya dalam proses keberhasilan pernbelajaran, terpenuhi atau tidaknya beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu bagi menjadi keniscayaan. Untuk itu, disusunlah Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik pada Kementerian Agama yang berisikan rumusan perhitungan beban kerja dan tatap muka dan ekuivalensi tugas tambahan guru dengan jam tatap muka.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan menjadi acuan bagi guru, kepala rnadrasah, penyelenggara pendidikan, pengawas madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam:
  1. penghitungan beban kerja guru madrasah; dan
  2. optimalisasi tugas guru madrasah

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:
  1. beban kerja;
  2. kesesuaian mata pelajaran dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik S-1/D-IV;
  3. tugas tambahan; dan
  4. penetapan beban kerja.

D. Pengertian Umum
  1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
  2. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam binaan pemerintah daerah yang mencakup Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
  3. Pemenuhan beban kerja guru adalah kewajiban minimal yang dibebankan kepada guru yang telah bersertifikat pendidik baik guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) untuk dapat dibayarkan tunjangan profesi.
  4. Guru adalah guru madrasah yang mengajar sebagai guru kelas, guru mata pelajaran atau guru bimbingan dan konseling/konselor.
  5. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
  6. Satuan administrasi pangkal yang selanjutnya disebut satminkal adalah madrasah tempat guru diangkat dan ditetapkan sebagai guru tetap baik guru PNS atau GBPNS.
  7. Mata pelajaran rumpun agama adalah mata pelajaran Al-Qur'an- Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, atau Sejarah Kebudayaan Islam.
  8. Tugas tambahan guru terdiri atas: a. wakil kepala madrasah pada MTs/MA/MAK; b. koordinator bidang pendidikan MI; c. ketua program keahlian pada MAK; d. kepala perpustakaan MI/MTs/MA/MAK; e. kepala laboratoriumMTs/MA/MAK; f. kepala bengkelatau unit produksi MAK; g. pembina asrama pada madrasah yang menyelenggarakan pendidikan berasrama; dan h. pembimbing khusus pada madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu.
  9. Tugas tambahan lain guru terdiri atas: a. wali kelas; b. pembina Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM); c. pembina ekstrakurikuler; d. koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) / Penilaian Kinerja Guru (PKG) a tau Koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada MAK; e. guru piket; f. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-Pl); g. penilai kinerja guru; h. pengurus organisasi/ asosiasi profesi guru; dan i. pembina ko-kurikuler.

BAB II BEBAN KERJA

Beban kerja guru yang bersertifikat pendidik sebagai berikut:
  1. Beban kerja guru kelas adalah 1 (satu) kelas yang menjadi tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di RA dan MI, kecuali guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, guru mata pelajaran rumpun agama dan Bahasa Arab. Dalam kondisi tertentu seorang guru kelas diperbolehkan mengampu lebih dari 1 (satu) kelas.
  2. Beban kerja guru mata pelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah.
  3. Beban kerja guru bimbingan dan konseling/konselor mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar (rombel) per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
  4. Beban kerja guru yang diberi tugas sebagai kepala madrasah diekuivalensikan dengan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.
  5. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu atau membimbing 3 (tiga) rombongan belajar bagi wakil kepala madrasah yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor. Jumlah wakil kepala madrasah ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakil kepala madrasah diatur sebagai berikut: a. 1-3 rombongan belajar sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala; b. 4-6 rombongan belajar sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala; c. 7-9 rombongan belajar sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala; d. ;0-10 rombongan belajar sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala; dan e. Khusus MAN Insan Cendekia, jumlah wakil kepala madrasah disesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker).
  6. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator bidang pendidikan MI diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. Jumlah koordinator bidang pendidikan madrasah MI ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis koordinator bidang pendidikan diatur sebagai berikut: a. 1-6 rombongan belajar sebanyak 1 (satu) orang koordinator; b. 7-12 rombongan belajar sebanyak 2 (dua) orang koordinator; c. 13-18 rombongan belajar sebanyak 3 (tiga) orang koordinator; dan d. > 19 rombongan belajar sebanyak 4 (empat) orang koordinator. Koordinator bidang pendidikan MI meliputi: kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana dan prasarana.
  7. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai ketua program keahlian Madrasah Aliyah Kejuruan diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. Jumlah ketua program keahlian Madrasah Aliyah Kejuruan ditentukan sebanyak jumlah program keahlian yang ada di madrasah tersebut.
  8. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
  9. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. Jumlah kepala laboratorium ditentukan sebagai berikut: a. Jenjang MTs dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium; dan b. Jenjang MA/MAK dapat mengangkat kepala laboratorium sebanyak jumlah program perninatan atau program keahlian yang ada di madrasah tersebut.
  10. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala bengkel atau kepala unit produksi pada Madrasah Aliyah Kejuruan diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. Jumlah kepala bengkel atau kepala unit produksi pada Madrasah Aliyah Kejuruan ditentukan sebanyak jumlah program keahlian yang ada di madrasah tersebut.
  11. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembina asrama pada madrasah yang menyelenggarakan pendidikan berasrama diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 (dua belas jam) jam tatap muka per minggu. Ketentuan jumlah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina asrama pada madrasah negeri menggunakan rasio peserta didik 1:50, sedangkan pembina asrama pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (bukan merupakan asrama berbasis pondok pesantren) menggunakan rasio peserta didik 1:75.
  12. Beban kerja guru pernbimbing khusus pada madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi diekuivalensikan dengan beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka per minggu.
  13. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai wali kelas diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 6 (enam) jam tatap muka per minggu.
  14. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai pembina Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSJM) diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 6 (enam) jam tatap muka per minggu.
  15. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai pembina ekstrakurikuler diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 6 (enam) jam tatap muka per minggu.
  16. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 6 (enam) jam tatap muka per minggu.
  17. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai Koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada MAK diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 2 (dua) jam tatap muka per minggu.
  18. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai guru piket diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 1 (satu) jam tatap muka per minggu. Jumlah guru piket ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas dengan ketentuan: a. 1-6 rombongan belajar sebanyak 1 (satu) orang guru piket per hari; b. 7-12 rombongan belajar sebanyak 2 (dua) orang guru piket per hari; c. 13-18 rombongan belajarsebanyak 3 (tiga) orang guru piket per hari; dan d. 2: 19 rombongan belajar sebanyak 4 (empat) orang guru piket per hari.
  19. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-Pl) diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 1 (satu) jam tatap muka per mmggu.
  20. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai penilai kinerja guru diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 2 (dua) jam tatap muka per minggu.
  21. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai pengurus organisasi/ asosiasi profesi guru tingkat: a. nasional (ketua umum, sekretaris jenderal, ketua, wakil ketua, dan sekretaris) diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 3 (tiga) jam tatap muka per minggu; b. provinsi (ketua dan wakil) diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 2 (dua) jam tatap muka per minggu; c. kabupaten/kota (ketua) diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 1 (satu) jam tatap muka per minggu;
  22. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai pembina ko-kurikuler diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 2 (dua) jam tatap muka per minggu. Kegiatan pembelajaran ko-kurikuler dapat diperhitungkan sebagai jam tatap muka dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal, dan klasikal; b. guru pembimbing adalah guru mata pelajaran terkait; c. kegiatan kokurikuler yang diikuti oleh paling sedikit 15 (lima belas) siswa per kelompok; dan d. setiap kelompok kegiatan ko-kurikuler dibimbing oleh seorang guru.
  23. Guru dengan tugas tambahan .ain sebagaimana pada nomor 13 sampai 22 dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau pembimbingan terhadap 1 (satu) rombongan belajar per semester bagi Guru Bimbingan dan Konseling.
  24. Guru dengan tugas tambahan lain sebagaimana pada nomor 13 sampai 22 wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran tatap muka paling sedikit 18 (delapan belas) jam per minggu bagi guru mata pelajaran, atau pembimbingan terhadap 4 (empat) rombongan belajar per semester bagi Guru Bimbingar: dan Konseling.
  25. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan atau tugas tambahan lain dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.
  26. Beban kerja guru bimbingan konseling/konselor mengampu paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun. Bagi guru bimbingan konseling/konselor yang mendapat tugas tambahan sebagaimana nomor 5 sampai 11 diekuivalensikan dengan pelaksanaan bimbingan terhadap 3 (tiga) rombongan belajar per semester, sedangkan guru bimbingan konseling/konselor yang mendapat tugas tambahan atau tugas tambahan lain sebagaimana nomor diekuivalensikan dengan pelaksanaan bimbingan rombongan belajar per semester 12 sampai 21 terhadap 1 (satu).

BAB III RINCIAN TUGAS TUGAS TAMBAHAN LAIN

Rincian ekuivalensi tugas tambahan lain diatur sebagaimana Lampiran II.

BAB IV LINIERITAS GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK
  1. Kesesuaian bidang/mata pelajaran di madrasah/sekolah yang diampu dengan sertifikat pendidik untuk setiap jenjang diatur sebagaimana Lampiran III.
  2. Kualifikasi Akademik Sarjana/ Diploma IV (S-1 / 0-IV) tertentu yang dapat mengajar sebagai guru madrasah pada bidang/mata pelajaran diatur sebagaimana Lampiran IV.

BABV PENETAPAN BEBAN KERJA
  1. Penetapan beban kerja untuk setiap guru pada tiap satuan pendidikan berbentuk Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) dan diterbitkan oleh tiap-tiap kepala madrasah atau satuan pendidikan lainnya yang menjadi tempat Guru melaksanakan tugas dan diketahui/ disetujui oleh Pengawas.
  2. Penetapan bahwa beban kerja minimal secara total/kumulatif telah terpenuhi berbentuk Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK).
  3. SKBK diterbitkan oieh Kepa.a Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi: a. Guru madrasah yang berstatus PNS Kementerian Agama yang ditugaskan pada madrasah swasta; b. Guru madrasah yang berstatus guru PNS pada instansi lain yang ditugaskan pada madrasah swasta; c. Guru madrasah yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada madrasah swasta atau pada madrasah negeri; dan d. Guru madrasah yang berstatus PNS pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
  4. Guru PNS atau Guru bukan PNS yang mengajar di beberapa madrasah/sekolah, SKBK diterbitkan berdasarkan SKMT yang diterbitkan oleh masing-masing kepala madrasah/ sekolah dan diketahui oleh pengawas.
  5. Guru PNS yang bertugas pada Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri SKBK-nya diterbitkan oleh kepala madrasah negeri yang bersangkutan. 
  6. SKMT dan SKBK wajib dibuat tiap semester atau 2 (dua) kali dalam satu tahun pelajaran.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
  1. Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebelum berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Madrasah yang bertugas pada: a. madrasah yang menyelenggarakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) beban kerjanya sesuai struktur kurikulum; dan b. madrasah yang menyelenggarakan Kurikulum 2013 beban kerjanya mengampu paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun. Bagi guru TIK yang mendapat tugas tambahan sebagaimana Bab II Beban Kerja nomor 5 sampai 11 diekuivalensikan dengan pelaksanaan bimbingan terhadap 3 (tiga) rombongan belajar per semester, sedangkan bagi guru TIK yang mendapat tugas tambahan atau tugas tambahan lain sebagaimana Bab II Beban Kerja nomor 12 sampai 21 diekuivalensikan dengan pelaksanaan bimbingan terhadap 1 (satu) rombongan belajar per semester.
  2. Guru bimbingan konseling/konselor sebelum berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Madrasah yang bertugas pada madrasah yang menyelenggarakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) beban kerjanya mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per semester. Bagi guru bimbingan konseling/konselor yang mendapat tugas tambahan sebagaimana Bab II Beban Kerja nomor 5 sampai 11 diekuivalensikan dengan pelaksanaan bimbingan terhadap 80 (delapan puluh) peserta didik per semester, sedangkan bagi guru bimbingan konseling/konselor yang mendapat tugas tambahan atau tugas tambahan lain sebagaimana Bab II Beban Kerja nomor 12 sampai 21 diekuivalensikan dengan pelaksanaan bimbingan terhadap 40 (empat puluh) peserta didik per semester.

    Download KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik ini silahkan lihat pada file preview dan download file lainnya pada link di bawah ini:

    KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik



    Download File:
    Download KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik. Semoga bisa bermanfaat.

    Terkait dengan Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, silahkan lihat juga berkas lainnya:

    Belum ada Komentar untuk "KMA Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik"

    Posting Komentar

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel